Pembaca TUNGKAL.ID | Mungkin kalimat ini ada benarnya “Kadang kesejahteraan rakyat harus dimulai dari kesejahteraan wakilnya. Karena, bagaimana mungkin mereka bisa memikirkan rakyat, kalau dompetnya sendiri masih sekarat?”. Jadi, Kesejahteraan DPRD bukan hal sepele.
Anggaran Berdendang Pada Kolom Yang Panjang
Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar), satu dokumen tebal bernama Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 28 Tahun 2024 menjadi salah satu kitab suci bagi siapapun yang ingin tahu ke mana arah uang rakyat berjalan di tahun 2025.
Salah satu bab yang menarik perhatian publik dan kadang bikin alis sedikit terangkat (takajut) adalah Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD. Nama programnya terdengar lembut dan penuh kasih, seperti judul seminar motivasi: “Menuju Kesejahteraan Bersama Wakil Rakyat.” Tapi di balik kalimat yang menggugah selera itu, tersembunyi deretan angka yang aromanya bersaing dengan secangkir kopi Haji Mail. Baru menghirupnya saja hati dapat tenang, meski kantong tak dapat uang. Ehem ehem.
Administrasi Keuangan atau Seni Menghitung yang Menenangkan
Mari kita mulai dari sub kegiatan pertama: Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD. Di sinilah kesejahteraan diracik dengan penuh perhitungan dan cinta terhadap detail angka. Ada uang representasi, tunjangan keluarga, hingga tunjangan alat kelengkapan lainnya, karena tentu jabatan tanpa kelengkapan itu seperti teh tanpa gula: hambar.
Jika kita lihat, sub kegiatan ini mencakup banyak pos belanja yang secara halus membentuk ekosistem kenyamanan dalam dunia legislatif (para dewan). Mari kita tengok satu per satu:
- Uang Representasi DPRD
Rp 853.161.000 - Tunjangan Keluarga DPRD
Rp 112.141.000 - Tunjangan Beras DPRD
Rp 130.819.000 - Uang Paket DPRD
Rp 87.144.000 - Tunjangan Jabatan DPRD
Rp 1.156.016.000 - Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD
Rp 157.317.600 - Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD
Rp 29.781.600 - Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD
Rp 6.174.000.000 - Tunjangan Reses DPRD
Rp 1.543.500.000 - Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
Rp 14.350.000 - Pembulatan Gaji DPRD
Rp 622.000 - Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD
Rp 193.800.000 - Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD
Rp 6.000.000 - Jaminan Kematian DPRD
Rp 6.000.000 - Tunjangan Perumahan DPRD
Rp 3.096.000.000 - Tunjangan Transportasi DPRD
Rp 4.970.400.000 - Uang Jasa Pengabdian DPRD
Rp 335.160.000 - Dana Operasional Pimpinan DPRD
Rp 319.200.000
Angka-angka di atas itu bisa jadi tampak besar bagi sebagian orang, tapi tentu saja, dalam kacamata birokrasi, itu hanyalah bentuk kasih sayang yang terukur untuk mereka yang mewakili aspirasi rakyat. Karena bagaimana mungkin menyerap aspirasi dengan lancar jika bensin kendaraan reses belum terisi penuh? Anak-Istri belum makan? tidak ada jaminan selamat kerja? Makanya semua itu mereka perlukan sekali untuk mewakili rakyat. Dalam Bahasa kerennya “Selesaikan dulu urusan pribadi dan keluarga, baru urus orang lain”. Yah begitulah kira-kira.
Medical Check Up, Karena Sehat Itu Penting Sebelum Menyerap Aspirasi
Setelah kenyamanan administratif beres, tibalah giliran memastikan tubuh para wakil rakyat tetap bugar. Kegiatan ini bernama Pelaksanaan Medical Check Up DPRD, dengan anggaran Rp 122.500.000. Angka itu tentu saja sangat masuk akal, karena aspirasi rakyat juga butuh ditampung dalam paru-paru yang sehat untuk dihirup dan diembuskan kembali ke ruang sidang RDP hingga Paripurna.
Seyuyurnya, Kesehatan DPRD bukan sekadar urusan pribadi, tapi itu urusan publik, sebab tanpa kesehatan, bagaimana mungkin para wakil rakyat bisa berdebat soal RAPBD hingga larut malam? Lagi pula, medical check up itu bukan soal kemewahan, tapi tentang kesiapan jiwa dan raga untuk menjalani rapat maraton yang penuh argumen mulia di dalamnya.
Kesejahteraan Memang Mesti di-Jumlah-kan
Jika kita gabungkan dua sub kegiatan tadi, yang satu penuh angka kesejahteraan administratif, dan yang satu beraroma medis, maka total anggaran Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Tanjabbar tahun 2025 mencapai Rp 19.307.912.200, sembilan belas koma tiga miliar rupiah.
Kalaulah duit sebanyak itu dikonversi menjadi kopi Haji Mail dengan Rp 5.000/gelas, maka bisa tersaji lebih dari 3,8 juta gelas kopi. Cukup untuk menemani seluruh rakyat Tanjabbar begadang semalam suntuk membaca Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2024 dari halaman pertama sampai terakhir.
Puisi dalam Formalisasi
Ada sesuatu yang puitis dalam setiap angka anggaran: meski tampak dingin di atas kertas, tapi hangat di kehidupan nyata. Setiap “tunjangan” membawa cerita, setiap “belanja” menyimpan makna.
Misalnya, belanja tunjangan komunikasi intensif. Namanya saja sudah indah, seolah menyiratkan bahwa komunikasi antara wakil dan rakyat akan berjalan intens, hangat, dan penuh empati.
Tapi tentu kita tahu, komunikasi itu tidak murah. Butuh pulsa politik, sinyal elektabilitas, dan kadang kuota sabar yang besar. Maka, enam miliar lebih untuk komunikasi intensif para dewan dalam setahun, masih terasa wajar.
Lalu ada tunjangan transportasi yang mencapai hampir lima miliar rupiah. Di tengah harga BBM yang naik-turun seperti nilai aset crypto yang sulit diprediksi, mungkin ini adalah bentuk perlindungan agar langkah para wakil rakyat tetap ringan. Dan jangan lupa tunjangan perumahan tiga miliar, karena aspirasi rakyat tampaknya butuh ruang tamu yang nyaman untuk dibicarakan dan direnungkan.
Seni Menafsirkan “Kesejahteraan”
Kata “kesejahteraan” selalu terdengar mulia. Ia seperti payung besar yang bisa menaungi apa saja: dari kesejahteraan ekonomi hingga kesejahteraan jasmani dan rohani. Dalam konteks DPRD, kesejahteraan juga berarti memastikan bahwa mereka tidak perlu risau soal hal-hal duniawi seperti cicilan rumah, utang pinjol, bensin kendaraan, solar untuk ke laut, pupuk bertani, makan anak istri, SPP sekolah, UKT kuliah dan problema lainnya seperti yang kadang sayup-sayup terdengar dalam interaksi masyarakat.
Tentu, ini bukan tentang kemewahan. Ini tentang efisiensi. Karena wakil rakyat yang sejahtera akan berpikir lebih jernih. Dan siapa tahu, dengan perut kenyang dan tempat istirahat yang nyaman, kebijakan yang lahir pun jadi lebih manusiawi.
Namun, di sisi lain, kita juga tidak bisa menahan diri untuk tersenyum tipis melihat skala prioritas yang begitu teratur. Ada dana untuk komunikasi intensif, tapi entah seintens apa komunikasi itu dengan rakyat. Ada pula tunjangan alat kelengkapan, tapi belum tentu lengkap dalam mendengar aspirasi. Dan juga tunjangan beras, padahal sebagian rakyat justru masih berjuang membeli beras per setiap hari. Dan faktanya, Kabupaten ini masih Juara 2 sebagai daerah termiskin se-Provinsi Jambi.
Antara Cermin dan Bayangan
Jika melihat lebih jauh, anggaran DPRD ini ibarat cermin kecil dari wajah pemerintahan daerah kita. Cermin itu tidak pernah bohong, tapi kadang bayangan yang dipantulkannya terlihat agak kabur oleh kabut retorika dan citra media. Mungkin di atas kertas, Rp 19 miliar lebih itu hanyalah angka tahunan atau kebetulan yang diusahakan. Tapi di mata masyarakat, angka itu bisa punya makna lain: perbandingan yang kontras antara kesejahteraan legislatif dan keseharian rakyat.
Namun, sebelum kita terburu-buru menghakimi, mari kita lihat sisi lainnya: mungkin, kesejahteraan DPRD adalah prasyarat agar aspirasi rakyat bisa tersalurkan dengan maksimal. Seperti pepatah lama “orang lapar sulit berpikir jernih”. Barangkali itu juga berlaku di kursi parlemen daerah.
Cuma Segini? atau Segitu Banyak!
Pada akhirnya, “Belanja Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Tanjabbar 2025” bukan sekadar kalimat informatif. Ia adalah sudut pandang yang bisa dibaca dua arah. Bagi sebagian orang, Rp 19,3 miliar mungkin terasa “cuma segini”, karena memang begitulah skala anggaran pemerintahan. Tapi bagi sebagian lainnya, angka itu bisa berarti “segitu banyak”, karena tidak semua warga Tanjabbar punya kesempatan untuk menikmati kesejahteraan dengan label resmi.
Mungkin benar, kesejahteraan wakil rakyat adalah fondasi kesejahteraan rakyat. Tapi fondasi yang terlalu tinggi kadang membuat rumahnya tak terlihat dari tanah yang mendasarinya. Dan di situlah seni anggaran bekerja: menjaga keseimbangan antara kebutuhan, keinginan, dan keindahan kata “kesejahteraan” agar tetap terdengar adil, setidaknya di atas kertas.
Pada akhirnya, setiap rupiah yang katanya demi “kesejahteraan” akan selalu mengundang tanya:
kesejahteraan untuk siapa?
Post Comment